SRconsulting

ANR merupakan persekutuan yang menawarkan jasa pajak yang komprehensif.
Dalam menjalankan usaha kami meyakini bahwa kepercayaan yang telah diberikan klien kepada kami merupakan pedoman yang paling penting dan menjadi dasar untuk membuktikan bahwa mereka benar memilih kami dalam menangani permasalahan pajak.



Berita,

REI Desak Relaksasi BPHTB
Harian Bisnis Indonesia, 13 April 2021

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah diminta memberikan relaksasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk mendorong sektor properti bergerak selama pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku merupakan Pajak Asli Daerah (PAD).

Sampai kini, lanjutnya, belum ada satu daerah yang menurunkan BPHTB meskipun Pajak Penghasilan (PPh) untuk rumah second sudah turun menjadi 2,5% dari 5%.

Saat ini, BPHTB dikaitkan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang besarannya bisa dua kali lipat dari harga pasar. “BPHTB ini penting diturunkan karena akan berdampak pada rumah second dan rumah primary,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/4).

Menurutnya, relaksasi berupa pembebasan BPHTB memang dilema bagi pemerintah daerah karena merupakan pajak daerah. Namun, Bambang menegaskan relaksasi itu perlu ditempuh guna menggairahkan sektor properti.

“Saya rasa pengaturannya sudah diatur dalam satu aturan kementerian sehingga ada relaksasi BPHTB sehingga masyarakat yang memiliki dana bisa membeli properti,” tutur Bambang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong mendukung relaksasi BPHTB dan PPh. Menurutnya, perlu ada relaksasi PPh 2,5% dan BPHTB agar properti dapat menjadi komoditas investasi.

“Yang perlu dievaluasi PPh 2,5% dan BPHTB 5%. Jadi kalau ada investor masuk, dia membayar BPHTB 5% lalu saat dijual membayar 2,5%. Ini berat,” katanya.

Dia mengusulkan BPHTB dapat dikurangi dan PPh dapat dikenakan pada saat marginkeuntungan. Pada saat membeli properti Rp1 miliar dan dijual lagi seharga Rp1,5 miliar, Lukas mencontohkan PPh dapat dihitung tetapi margin keuntungannya saja yang sebesar Rp500 juta.

“BPHTB jika direlaksasi, kami confident, properti secondary akan bergulir dan impact-nya juga ke primary yang juga bergulir,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat BPHTB sebesar 5% menjadi beban biaya terbesar dalam pembelian properti selain notaris, asuransi, dan sertifikat. Oleh karena itu, dia meminta pengurangan BPHTB menjadi maksimal 2,5% dari yang 5%.

Kembali ke atas - Kembali ke Arsip Berita

Pencariaan Data


Berita

Multitarif Bakal Diterapkan

Harian Bisnis Indonesia


Show All

Kurs Menteri Keuangan

Mata Uang (Rp.)
EUR 17530.42
USD 14484
GBP 20160.89
AUD 11264.9
SGD 10920.15
* Rupiah

Masa Berlaku : 5 May 2021 - 11 May 2021

Show all