SRconsulting

ANR is a firm engaged in offering comprehensive range of tax services.
In our firm, we believe the trust our clients have given us is the most important guideline and motive to prove they were right entrusting us with their tax matters.



News,

Industri Pangan Tunggu Aturan Teknis
Harian Bisnis Indonesia, 24 January 2020

Bisnis, JAKARTA — Industri makanan dan minuman berharap regulasi turunan Peraturan Pemerintah No. 78/2019 segera diterbitkan untuk mendorong investasi, khususnya ke sektor hulu, guna melengkapi rantai pasok manufaktur tersebut.

Jadi, PMK [peraturan menteri keuangan] ini sedang disusun dan kami harapkan bisa menjadi regulasi teknis yang mempercepat realisasi investasi sesuai kriteria yang ditetapkan. Ini yang kami tunggu,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman kepada Bisnis, Kamis (23/1).

Peraturan Pemerintah No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diterbitkan untuk mempercepat realisasi investasi.

Regulasi itu menggantikan PP No. 18/2015 yang sebelumnya diubah dengan PP No. 9/2016. Selain mempermudah syarat dan ketentuan mendapatkan insentif, PP No. 78 memperluas bidang penanaman modal yang dapat memperoleh fasilitas PPh, termasuk di industri pangan.

Adhi meyakini arus investasi ke sektor makanan dan minuman meningkat pada 2020. Pasalnya, PP tersebut memberikan kemudahan bagi penanaman modal baru atau mengembangkan lini produksi baru.

Tanpa regulasi turunan, menurutnya, pelaku industri sebenarnya sudah bisa mendapatkan fasilitas PPh itu tetapi prosesnya panjang dan lama.

Calon investor mesti mengajukan usulan kepada Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan kajian dan rekomendasi. Selanjutnya, rekomendasi itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk penetapan fasilitas fiskal itu.

“Sebelum PMK itu keluar, kami bisa mengajukan secara manual. Kami harapkan dengan ada PMK, kami tidak perlu lagi prosedur panjang.”

PP No. 78 memberikan fasilitas PPh kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berinvestasi pada kegiatan usaha utama, baik penanaman modal baru maupun perluasan usaha.

Fasilitas PPh itu berupa pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun.

PP No. 78 juga memperluas bidang usaha dan daerah investasi yang dapat memperoleh fasilitas PPh. Penambahan bidang usaha tertentu di industri makanan terbilang cukup signifikan.

Lampiran PP No. 9/2016 hanya memuat dua bidang usaha yakni industri makanan cokelat dan kembang gula, serta industri makanan bayi. Adapun, regulasi teranyar menambah 19 bidang industri makanan.

Perluasan tersebut dinilai sangat mendukung upaya melengkapi rantai pasok dari hulu ke hilir. Apalagi, PP No. 78 juga memberikan syarat lebih mudah kepada investor.

Pada 2015 dan 2016, pemanfaatan fasilitas fiskal tersebut didominasi oleh perusahaan besar karena investasi yang disyaratkan sangat besar. Oleh karena itu, pihaknya memberi masukan sehingga batas itu diturunkan.

“Awalnya, minimum investasi Rp1 triliun. Pelaku industri mamin kebanyakan tidak sebesar itu, kecuali di hulu. Rata-rata investasi Rp100 miliar—Rp200 miliar, dan itu bisa diakomodasi PP No. 78.”

Menurutnya, industri mamin masih membutuhkan banyak investasi baru dan pengembangan lini produksi di sektor hulu dan antara. “Misalnya, produk olahan buah dan sayur. Industri ekstraksi, industri gula, dan garam, kami harapkan bisa mendapatkan prioritas, sehingga lebih cepat lagi mengurangi impor bahan baku.”

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas mengatakan peraturan menteri perindustrian tengah disusun untuk segera diterbitkan.

Dia merincikan nantinya regulasi turunan itu akan memberikan sejumlah syarat atau norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari sektor. “Permenperin akan mengatur semua komoditas yang masuk daftar yang mendapatkan fasilitas tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/1).

Enny mengatakan bidang tertentu tambahan yang mendapatkan tax allowance itu diusulkan Kemenperin, seperti industri pengolahan kelapa, dan industri produk olahan berbasis terigu.

Back to Top - Back to News Archieves

Data Search


Exchange Rates

Exchange Rate (Rp.)
EUR 17954.33
USD 16345
GBP 19836.29
AUD 9900.49
SGD 11385.8
* Rupiah

Effective Date : 1 April 2020 - 7 April 2020

Show all