SRconsulting

ANR is a firm engaged in offering comprehensive range of tax services.
In our firm, we believe the trust our clients have given us is the most important guideline and motive to prove they were right entrusting us with their tax matters.



News,

Ekonomi Digital Vs Konsensus Global
Harian Bisnis Indonesia, 11 December 2019

Konferensi pajak internasional yang berlangsung di Mumbai, India, pekan lalu berakhir tanpa keputusan, menyusul alotnya negosiasi untuk menentukan konsensus global terkait dengan pemajakan digital.

Sebagian besar delegasi setuju konsesus global terkait dengan pemajakan digital diterapkan. Namun, dengan arah lanskap politik global saat ini, upaya mencapai konsensus global rupanya bukan persoalan yang mudah.

Amerika Serikat (AS), sebagai pemain politik dan ekonomi utama, masih tampil sebagai oposan. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang konservatif, mereka tak segan melakukan serangan balasan bagi yang memajaki perusahaan digital asal AS.

Di sisi lain, lambatnya pengambilan keputusan oleh satuan tugas ekonomi digital yang dibentuk The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memaksa sejumlah negara mengambil langkah unilateral.

Negara-negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, tak sabar dengan perkembangan diskusi yang cenderung kurang memuaskan.

Bahkan, Uni Eropa telah mengirimkan sinyal untuk mengambil langkah yang disebut ‘E uropean Solution ’ jika konsensus benar-benar gagal diwujudkan.

Langkah AS termasuk merebaknya aksi unilateral ini bukannya tanpa sebab. Perdebatan dalam konferensi pajak di Mumbai pekan lalu benar-benar menelanjangi berbagai hasil diskusi yang dihasilkan oleh satgas ekonomi digital OECD. Selain mentah, juga kurang aplikatif.

Soal pilar pertama misalnya. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme penerapan berbagai proposal, seperti nexus dan tiga proposal mengenai pemajakan digital baik itu user participant, significant economic present, dan marketing intangibles.

Sementara pilar kedua terkait dengan minimum tax rate atau tarif pajak minimal juga tak kalah mendapatkan tantangan. Sejumlah delegasi maupun pembicara di dalam konferensi tersebut terlibat debat terbuka terkait formulasi maupun mekanisme tarif minimum bagi perusahaan digital.

Kendati sebagian menganggap minimum tax rate bakal memberikan kepastian bagi negara berkembang, tetapi apakah konsep itu bisa diterapkan ke semua negara? Bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia?

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, posisi pemerintah Indonesia masih menunggu solusi jangka panjang dari OECD terkait pemajakan ekonomi digital.

Namun, sembari menunggu solusi yang akan disampaikan tahun depan, pihak otoritas berupaya untuk mengoptimalkan pemajakan dari sisi PPN terlebih dahulu.

“Kabarnya tahun depan. Ya jadi tunggu saja yang di sana [konsensus global], makanya kami melalui omnibus law perpajakan ini akan melihat PPN-nya dulu,” ungkapnya, Selasa (10/12).

Sementara itu, Sim Sam dari SMU Center for Artificial Intelligence and Data Governance memiliki gambaran yang lebih ekstrem. Menurutnya, OECD merupakan representasi dari ekonomi kapitalis dan pasar bebas, sehingga konsensus apapun yang akan dihasilkan tidak bisa diterapkan di negara dengan konsep state capitalism seperti China.

“Jadi Anda tidak bisa mengenakan pajak ke sesuatu yang tidak bisa anda ukur,” kata Sam.

Suramnya konsensus ditambah dengan kepentingan baik negara-negara OECD maupun non-OECD, memang membawa situasi semakin tidak menentu.

Dunia menghadapi ketidakpastian baru. Bahkan, sebagian meramalkan adanya kemungkinan tsunami sengketa dan perang pajak atau tax war.

OECD atau negara-negara lainnya sebenarnya bisa becermin dari konflik yang terjadi antara AS dengan Prancis. Kisruh antara keduanya bermula dari keinginan Prancis untuk mengenakan pajak bagi beberapa perusahaan asal AS.

AS merespons secara reaktif. Aksi pembalasan pun dilakukan. Pengenaan tarif bagi komoditas strategis asal Prancis telah ditentukan. Namun, Prancis dan Uni Eropa melawan.

SENGKETA PERPAJAKAN

Sementara itu, Director of The Global Tax Policy Center Vienna University of Economics and Business Jeffrey Owens mengungkapkan, di tengah ketidakpastian dan peningkatan transksi lintas batas atau cross border transaction, ancaman tsunami sengketa perpajakan menjadi kian nyata.

Di masa transisi ini, seluruh yurisdiksi akan menghadapi banyak sengketa pajak antarnegara. Apalagi, terkait dengan ekonomi digital yang saat ini belum jelas mekanisme pengenaan pajaknya.

“Dulu perselisihan pajak terjadi antara sekelompok kecil negara di negara-negara besar OECD seperti China dan India, tetapi saat ini menjadi perselisihan antara negara OECD dengan negara berkembang dan antarnegara berkembang, termasuk Indonesia,” kata Owens.

Peningkatan sengketa, lanjut dia, terjadi di banyak aspek, termasuk meningkatnya sengketa yang masuk melalui Mutual Agreement Procedure (MAP).

“Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah [apakah] mekanisme MAP dapat mengatasi tsunami sengketa pajak ini?” tanya dia.

Oleh karena itu, Owens menegaskan bahwa sesulit apapun kesepakatan itu tercapai, konsensus harus tetap diwujudkan dan dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. “Ya dengan waktu untuk merumuskan konsensus walaupun membutuhkan satu tahun lagi untuk saya. Itu bukan masalah besar.”

Sementara itu, OECD telah melayangkan surat ke Menteri Keuangan AS untuk mengagendakan pertemuan. Sekjen OECD Angel Gurria berharap pertemuan itu bisa menemukan solusi di tengah pesimisme dan unilateralisme yang marak.

Namun, menurut Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Grace Perez Navaro, upaya menciptakan konsensus global terkait pemajakan digital bukan perkara mudah. Di sisi lain, tanpa konsensus ada risiko yang bakal dihadapi.

Oleh karena itu, OECD melalui Task Force on Digital Economy (TFDE) akan mencari solusi, paling tidak sampai dengan akhir Juni 2020.

“Jika sampai kita tidak mencapai konsensus, ruang tindakan sepihak ini terus menyebar. Dan itulah mengapa kami bekerja sekeras mungkin supaya bisa memberikan solusi secepat mungkin,” kata Grace.

Back to Top - Back to News Archieves

Data Search


Exchange Rates

Exchange Rate (Rp.)
EUR 17369.29
USD 14896
GBP 18981.85
AUD 10538.35
SGD 10845.97
* Rupiah

Effective Date : 30 September 2020 - 6 October 2020

Show all