SRconsulting

ANR is a firm engaged in offering comprehensive range of tax services.
In our firm, we believe the trust our clients have given us is the most important guideline and motive to prove they were right entrusting us with their tax matters.



News,

Penggunaan Data Pajak Lebih Optimal
Harian Bisnis Indonesia, 2 December 2019

Penambahan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan membantu otoritas pajak dalam mengoptimalkan data-data yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Kebijakan ini juga turut mengubah unit-unit yang berada di bawahnya, tak terkecuali Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Dalam beleid yang baru yakni PMK No.176/PMK.01/2019, PPDDP menjadi bagian dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan atau lepas dari Direktorat Teknologi dan Informasi Ditjen Pajak.

Pemerintah beralasan, perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, keamanan data, dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi.

“Sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit Eselon II di lingkungan Ditjen Pajak, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan organisasi,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, Minggu (1/12).

Adapun dengan perubahan status PPDDP tersebut, nantinya Kepala PPDDP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada direktur yang membidangi data dan informasi perpajakan.

Selain itu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada PPDDP menyampaikan laporan kepada Kepala PPDDP. Begitupula bagian lain yang ada di direktorat tersebut.

Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan direktorat baru di tubuh otoritas pajak. Keberadaan direktorat ini diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengoptimalkan data-data yang dimiliki oleh otoritas pajak.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menggenggam 274,4 juta data prioritas teridentifi kasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dikutip dari Laporan Kinerja (Lakin) Ditjen Pajak 2018, capaian data prioritas yang teridentifikasi tersebut melesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 156,2 juta atau naik sebanyak 75,4%. Identifikasi data tersebut juga lebih banyak dibandingkan dengan 2016 yang hanya mencapai 94,7 juta.

Di sisi lain, data Ditjen Pajak mengonfirmasi bahwa tren kepatuhan formal wajib pajak cenderung stagnan. Realisasi kepatuhan sampai 11 November 2019 masih mencapai 71%. Dengan rincian kepatuhan formal wajib pajak badan yang hanya 63%, wajib pajak orang pribadi 68%, dan wajib orang pribadi kar yawan mencapai 68%.

Jika dibandingkan dengan 2018, kepatuhan yang meningkat hanya terjadi pada wajib pajak badan yakni di angka 63%.

Back to Top - Back to News Archieves

Data Search


Exchange Rates

Exchange Rate (Rp.)
EUR 15598.81
USD 14082
GBP 18458.74
AUD 9629.99
SGD 10341.2
* Rupiah

Effective Date : 11 December 2019 - 17 December 2019

Show all