SRconsulting

ANR is a firm engaged in offering comprehensive range of tax services.
In our firm, we believe the trust our clients have given us is the most important guideline and motive to prove they were right entrusting us with their tax matters.



News,

Langkah Seribu Gait Investor
Harian Bisnis Indonesia, 5 August 2020

Bisnis, JAKARTA – Perbaikan ekosistem investasi terus dilakukan untuk menarik minat pemodal yang sejauh ini masih wait and see. Terbaru, pemerintah menyederhanakan akses insentif pajak penghasilan bagi investor.

Dalam beleid terbaru, pintu masuk pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) ada pada kendali Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan PP No. 7/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.

Salah satu poin yang diatur dalam beleid itu adalah pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan ke Kepala BKPM. Simplifikasi ini ditujukan untuk mendorong daya saing investasi.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa konteks kebijakan ini adalah percepatan proses investasi.

“ untuk penyederhanaan dan percepatan investasi di mana pelayanan investasi diletakkan dalam satu atap yaitu di BKPM,” kata Yoga, Selasa (4/8).

Pemerintah, lanjut Yoga, berharap kinerja BKPM dalam menarik investasi ke dalam negeri dapat meningkat secara signifikan.

Dia juga menambahkan bahwa pendelegasian kewenangan dari Kementerian Keuangan ke BKPM itu sejalan dengan Instruksi Presiden No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Kendati demikian, Yoga enggan menjawab perntanyaan soal realisasi tax allowance sampai akhir Juli 2020 lalu. “ belum cek,” katanya singkat.

Dalam catatan Bisnis, keberadaan PMK No. 96/2020 merupakan turunan dari PP No. 78/2019. Insentif yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah yang dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.

PROSES CEPAT

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjamin proses pengajuan fasilitas fiskal kepada investor lebih cepat, yakni maksimal 7 hari.

“Jadi kalau enggak tax holiday, tax allowance, impor barang modal, itu seminggu bisa selesai, yang penting syarat-syaratnya itu sudah memenuhi,” jelas dia.

Dia menambahkan, investasi menjadi salah satu tumpuan bagi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, investasi juga diandalkan untuk menyerap tenaga kerja dalam kondisi saat ini. “Lapangan pekerjaan didorong lewat investasi. Makanya kita membantu pengusaha melakukan percepatan.”

Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar menjelaskan, selama ini skema dalam insentif pajak banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha, terutama terkait dengan birokrasi yang rumit.

Adapun pemberian delegasi ini bukan berarti memberikan kuasa penuh kepada Kepala BKPM terkait dengan fasilitas insentif.

Sebab, kata Fajry, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan masih melaksanakan fungsi kontrol melalui pemeriksaan lapangan sehingga mekanisme check and balance tetap berlaku. “Keterlibatan Ditjen Pajak dalam pemberian insentif masih diperlukan,” kata dia.

Di sisi lain, Ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, Indonesia memiliki peluang dari relokasi investasi dari China. Meski demikian, peluang ini masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Data menunjukkan perusahaan dari China akan banyak ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan terbanyak ke Vietnam. Sementara yang relokasi ke Indonesia hanya dua perusahaan,” katanya.

Dia memaparkan, masih banyak hal yang menjadi kekhawatiran investor asing, di antaranya isu korupsi, birokrasi yang dinilai tidak efisien, dan sulitnya akses ke pembiayaan.

Back to Top - Back to News Archieves

Data Search


Exchange Rates

Exchange Rate (Rp.)
EUR 17369.29
USD 14896
GBP 18981.85
AUD 10538.35
SGD 10845.97
* Rupiah

Effective Date : 30 September 2020 - 6 October 2020

Show all