News,
Konferensi pajak internasional yang berlangsung di Mumbai, India, pekan lalu berakhir tanpa keputusan, menyusul alotnya negosiasi untuk menentukan konsensus global terkait dengan pemajakan digital. Sebagian besar delegasi setuju konsesus global terkait dengan pemajakan digital diterapkan. Namun, dengan arah lanskap politik global saat ini, upaya mencapai konsensus global rupanya bukan ...
Bisnis, MANADO — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2019. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) melaporkan realisasi penerimaan pajak senilai Rp8,40 ...
Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak akan menambah jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di setiap wilayah untuk memburu wajib pajak besar guna meningkatkan penerimaan yang sejauh ini masih rendah Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, penambahan KPP Madya ini akan dilakukan pada tahun depan. Dengan demikian, jumlah ...
Sejumlah negara mulai mengenakan pajak layanan digital. Namun, perbedaan dasar hukum yang digunakan justru memunculkan sengketa pajak antara dua negara. Mumbai, Kompas– Sengketa pajak lintas negara yang terus meningkat menimbulkan ketidakpastian investasi. Di sisi lain, langkah unilateral negara-negara dalam memungut pajak transaksi ekonomi digital berpotensi meningkatkan sengketa pajak ...
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, setidaknya sudah ada 26 aksi unilateral di seluruh dunia terkait pajak layanan digital yang telah diberlakukan maupun dalam proses diberlakukan MUMBAI, KOMPAS – Aksi unilateral negara-negara untuk pengenaan pajak ekonomi digital terus bergulir. Langkah itu antara lain menuai sengketa pajak ...
Pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan (PPh) berupa tax allowance bakal bisa diakses melalui Online Single Submission (OSS). Hal ini tertuang dalam aturan terbaru terkait tax allowance, yakni PP No. 78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang telah diundangkan sejak 13 ...
Bisnis, JAKARTA – Pemerintah harus memaksimalkan ekstensifi kasi untuk mengantisipasi risiko penyusutan penerimaan pajak sejalan dengan banyaknya insentif yang diberikan dalam omnibus law perpajakan. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, konsep pemberian keringanan dalam omnibus law harus terukur. Menurutnya, pemerintah tidak perlu mengobral insentif ...
Page 1 of 757
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • FirsT | PreV | NexT | LasT •
Back to Top
